BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menekankan pentingnya transparansi mutlak dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh Baitul Mal. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama untuk meningkatkan penghimpunan dana umat yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat Aceh.
Pernyataan ini disampaikan Dek Fadh saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, pada Rabu (15/7/2026). Kegiatan yang dihadiri seluruh komisioner Baitul Mal kabupaten dan kota se-Aceh ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dan sinkronisasi program antar lembaga.
“TRANSPARANSI PALING PENTING – INSYA ALLAH RAKYAT AKAN PERCAYA!”
“Dalam pengelolaan zakat, sedekah dan wakaf, transparansi adalah hal yang paling penting. Insya Allah kalau transparan, rakyat pasti percaya kepada Baitul Mal. Ini salah satu kuncinya,” tegas Dek Fadh.
Ia menegaskan bahwa Baitul Mal bukanlah lembaga sembarangan – lembaga ini lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki, sehingga harus mampu menunjukkan tata kelola yang baik, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai contoh, Dek Fadh menyebutkan pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang hingga kini tetap konsisten menyalurkan manfaat wakaf secara tepat sasaran bagi masyarakat Aceh. “Walaupun pernah ada keinginan agar hasil wakaf itu bisa dialihkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi tidak bisa karena dalam ikrar wakaf sudah sangat jelas diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Nazirnya tetap teguh menjalankan amanah tersebut,” ujarnya dengan penuh penghormatan.
USUL ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK DALAM REVISI UUPA
Selain menekankan transparansi, Wagub juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh telah mengusulkan ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang pajak dalam proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Usulan ini diharapkan dapat menjadi dorongan besar bagi perusahaan-perusahaan di Aceh untuk menunaikan kewajiban zakat melalui Baitul Mal.
“Insya Allah usulan ini disetujui. Jika zakat menjadi pengurang pajak, otomatis akan meningkatkan pendapatan Baitul Mal sehingga manfaatnya juga semakin besar untuk masyarakat yang membutuhkan,” katanya dengan optimis.
KETUA BAITUL MAL ACEH: PERLU DORONGAN DARI PEMIMPIN DAERAH
Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh, Tgk. Muhammad Yunus menjelaskan bahwa Rakor Baitul Mal se-Aceh digelar untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal tingkat kabupaten dan kota. Ia mengakui bahwa berbagai tantangan yang dihadapi di seluruh Aceh relatif sama, salah satunya belum optimalnya dukungan dari para pemangku kebijakan di daerah masing-masing.
“Masalah yang kita hadapi hampir sama. Bila tidak ada dorongan dari pimpinan daerah, maka program-program Baitul Mal tidak dapat berjalan secara optimal,” ungkapnya.
Menurut Muhammad Yunus, hingga saat ini sumber pendapatan Baitul Mal masih didominasi oleh zakat profesi yang berasal dari pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, pihaknya berharap dukungan langsung dari Wakil Gubernur untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh.
“Kami berharap Pak Wagub dapat memanggil perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal. Potensinya sangat besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Rakor Baitul Mal se-Aceh ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-Baitul Mal di seluruh Aceh sekaligus meningkatkan tata kelola lembaga yang lebih transparan dan akuntabel – semua itu demi menumbuhkan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana umat yang menjadi amanah penting bagi kesejahteraan rakyat Aceh.(**)
Editor: Redaksi
