BANDA ACEH – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Dr. Musriadi memimpin rapat paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban Wali Kota terkait pendapat, usul, dan saran Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Aceh. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh pada Kamis (23/7/2026) dimulai pukul 16.00 WIB.
Acara tersebut turut didampingi Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST, Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab, serta dihadiri langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Saa’duddin Djamal beserta seluruh anggota dewan lainnya.
Mengawali sambutannya, Dr. Musriadi menyampaikan bahwa sehubungan dengan pembahasan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, serangkaian rapat paripurna telah dilaksanakan – termasuk rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) serta rapat komisi-komisi dewan dengan mitra kerja terkait.
“Kita telah pula melaksanakan rapat paripurna penyampaian usul, saran dan pendapat Badan Anggaran Dewan serta pandangan umum anggota dewan terhadap rancangan qanun yang dimaksud,” ujar Dr. Musriadi.
Menurutnya, tahapan-tahapan rapat paripurna tersebut merupakan keharusan yang harus dilaksanakan dan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor I Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Banda Aceh. (**)
Editor: Redaksi
