ACEH TIMUR – Tim Satuan Tugas (Satgas) Bencana Hidrometeorologi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menemukan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir di Kabupaten Aceh Timur belum mendapatkan perhatian melalui program pembangunan yang dibiayai Anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Temuan ini diperoleh saat tim memasuki hari ketiga peninjauan lapangan pada Sabtu (25/7/2026) – sebagai bagian dari pengawasan terhadap rehabilitasi pascabencana dan identifikasi kebutuhan masyarakat yang belum tertangani.
BEBERAPA RUAS JALAN DI DESA GRONG-GRONG BELUM TERDAFTAR DALAM PROGRAM!
Didampingi Anggota DPRA Aceh Timur M. Yusuf alias Pang Ucok, tim meninjau beberapa proyek yang telah direalisasikan melalui TKD – seperti pengadaan perangkat komputer di SMK Negeri 1 Pante Bidari dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak akibat banjir. Namun, dalam peninjauan tersebut ditemukan bahwa sejumlah ruas jalan di Desa Grong-Grong, Kecamatan Pante Bidari, masih dalam kondisi rusak dan belum masuk dalam daftar pembangunan yang didanai melalui TKD.
Sekretaris Tim Satgas Muhammad Rizky mengatakan seluruh temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong percepatan penanganan infrastruktur yang belum terakomodasi. “Setiap temuan akan kami catat dan dilaporkan. Masih ada beberapa titik infrastruktur yang rusak dan membutuhkan perhatian agar akses masyarakat dapat kembali pulih dan dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
PEMULIHAN HARUS MENYELESAIKAN SEMUA KEBUTUHAN DASAR!
Menurut Rizky, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya fokus pada proyek yang sudah berjalan. Pemerintah harus memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat – seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penunjang lainnya – dapat dipulihkan secara menyeluruh.
“Kami akan terus mendata titik-titik kerusakan yang belum masuk dalam program penanganan. Hasilnya akan menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat terdampak segera terpenuhi,” tegasnya.
Rizky menambahkan bahwa semangat utama kegiatan ini adalah memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat terakomodasi secara maksimal. “Ini membutuhkan sinergi dan koordinasi semua pihak agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
PENINJAUAN DPRA UNTUK MEMASTIKAN PROGRAM RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
Peninjauan di Aceh Timur merupakan bagian dari rangkaian kerja Satgas Bencana Hidrometeorologi DPRA di sejumlah daerah terdampak banjir di Aceh. Melalui kegiatan ini, DPRA ingin memastikan setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta tidak menyisakan infrastruktur vital yang luput dari perhatian pemerintah.(**)
Editor: Redaksi
