BANDA ACEH — Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin Thahir, S.Pd.I., M.Pd.I., secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus Rapat Uji Publik Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Kurikulum Dayah. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Rasamala, Banda Aceh, Sabtu (17/10/2026).
Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyempurnaan rancangan kurikulum dayah yang nantinya diharapkan menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan pada lembaga-lembaga dayah di seluruh Aceh.
Melalui forum tersebut, Dinas Pendidikan Dayah Aceh berupaya menghimpun berbagai masukan, saran, serta pandangan dari para ulama, pimpinan dayah, tenaga pendidik, unsur pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum rancangan peraturan gubernur ditetapkan dan diberlakukan.
Dalam sambutannya, Muhsin Thahir menegaskan bahwa penyusunan kurikulum dayah harus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas dan karakter pendidikan Islam yang selama ini menjadi kekuatan lembaga dayah di Aceh.
Menurutnya, pembaruan kurikulum merupakan langkah penting untuk memastikan pendidikan dayah tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, sekaligus mempertahankan tradisi keilmuan Islam yang diwariskan para ulama terdahulu.
“Kurikulum dayah harus relevan, dinamis, dan tetap mempertahankan jati diri pendidikan Islam yang telah diwariskan ulama-ulama kita. Masukan dari para peserta FGD ini sangat berharga agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar dapat menjawab kebutuhan santri dan masyarakat saat ini,” ujar Muhsin Thahir.
Ia menilai, keberadaan kurikulum yang terarah dan sesuai dengan karakteristik pendidikan dayah sangat penting untuk memperkuat kualitas pembelajaran, meningkatkan kapasitas santri, serta menjaga kesinambungan tradisi pendidikan Islam di Aceh.
Selain itu, proses uji publik juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan para pelaku pendidikan dayah agar regulasi yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi benar-benar dapat diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing lembaga.
Kegiatan FGD dan uji publik tersebut dihadiri perwakilan ulama, pimpinan dan pengelola dayah, tenaga pendidik, unsur pemerintah, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Melalui penyusunan Ranpergub tentang Kurikulum Dayah ini, Pemerintah Aceh diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendidikan dayah secara lebih terarah, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman serta kearifan lokal sebagai fondasi utama pendidikan Islam di Tanah Rencong.(**)
Editor: Redaksi






















