BANDA ACEH – Komisi II DPRK Banda Aceh menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di kawasan Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Padahal, fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat dengan nilai investasi sekitar Rp200 miliar tersebut diharapkan menjadi solusi pengelolaan limbah domestik sekaligus meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M. Zidan Al Hafidh, S.Ked., meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh segera melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan serta pemanfaatan fasilitas tersebut.
Menurut Zidan, SPALD-T memiliki fungsi strategis dalam mengolah limbah domestik masyarakat secara terpadu. Keberadaan instalasi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas sanitasi, tetapi juga menjaga kebersihan lingkungan dan melindungi sumber air tanah dari pencemaran.
Namun, ia menyayangkan kapasitas pelayanan SPALD-T yang mencapai 5.000 pengguna belum dimanfaatkan secara maksimal. Hingga saat ini, jumlah pelanggan yang terhubung dengan fasilitas tersebut baru sekitar 14 pengguna, di antaranya Polresta Banda Aceh, Balai Kota, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Zidan menjelaskan, salah satu kendala utama yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan SPALD-T adalah belum tersedianya jaringan pipa sambungan rumah (SR) yang menghubungkan limbah domestik masyarakat dengan instalasi pengolahan.
Karena itu, Komisi II DPRK meminta Pemko Banda Aceh lebih proaktif melakukan koordinasi dan pendekatan kepada pemerintah pusat agar pembangunan jaringan pendukung tersebut segera direalisasikan.
“Kami mendorong Pemko Banda Aceh melakukan langkah jemput bola ke pemerintah pusat agar kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp55 miliar hingga Rp60 miliar untuk pembangunan jaringan pendukung. Dengan demikian, SPALD-T dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Zidan, Rabu (11/11/2026).
Politisi muda PAN itu juga menyoroti beban biaya operasional SPALD-T yang saat ini mencapai sekitar Rp300 juta dan masih harus ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dicarikan solusi. Sebab, apabila fasilitas tidak dimanfaatkan secara optimal, biaya operasional berpotensi terus membebani keuangan daerah tanpa memberikan manfaat yang sebanding kepada masyarakat.
“Seharusnya, anggaran Rp300 juta tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. SPALD-T justru diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan atau dividen bagi pemerintah kota, bukan malah terus menghabiskan anggaran untuk biaya operasional instalasi,” tegasnya.
Saat ini, pengelolaan SPALD-T berada di bawah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Daroy, perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Banda Aceh.
Komisi II DPRK berharap Pemko Banda Aceh segera mengambil langkah konkret agar investasi besar tersebut tidak menjadi fasilitas yang kurang termanfaatkan. Optimalisasi SPALD-T diharapkan mampu memperluas pelayanan sanitasi, mengurangi pencemaran lingkungan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. (**)
Editor: Redaksi





















