KSINews, Bogor – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) merupakan prestasi yang harus dipertahankan.
Biro Keuangan Kemenkumham mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab yang besar sekaligus merupakan pondasi dalam menyelesaikan laporan keuangan dalam rangka pencapaian target opini WTP.
Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto mengatakan, untuk meraih opini WTP dari BPK terdapat kriteria yang harus dipenuhi antara lain, kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal.
“Di tahun 2022 yang lalu kita telah melakukan pengendalian secara intens sehingga nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kemenkumham mencapai 95,40 dan berpredikat sangat baik, “kata Wisnu saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenkumham Tahun Anggaran 2022 di Aula Hotel Horizon Bogor, Rabu (22/2/2023).
Wisnu berharap di tahun 2023 prestasi atas laporan keuangan kemenkumham agar tetap dipertahankan.
“Capaian di tahun 2022 yang lalu merupakan pijakan agar bisa lebih baik lagi di tahun 2023 ini, “ucapnya di depan 130 pejabat pengelola keuangan unit pusat dan daerah.
Khusus untuk serapan anggaran Wisnu mengingatkan kepada para pengelola anggaran agar melaksanakan sesuai kalender kerja yang telah dibuat.
“Setiap Kepala Bagian Umum dan divisi di tingkat wilayah agar selalu memantau kalender kerja setiap bulannya dan melakukan evaluasi” tambah Wisnu.
Wisnu mengingatkan kepada jajaran pimpinan di bawahnya agar menjadi garda terdepan dalam rangka pengawasan terkait dengan pengelolaan anggaran.
“Pejabat pengelola anggaran agar selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku pembina guna memitigasi permasalahan dan solusi atas permasalahan yang mungkin tetjadi, pungkas Wisnu.
Sementara itu, Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Tata Usaha Biro Keuangan, Dina Rasmalita dalam laporannya mengatakan, kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan pada 11 Unit Eselon I, Pusat Data dan Teknologi Informasi, serta 33 Kantor Wilayah di lingkungan Kemenkumham.
“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran untuk tercapainya target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023” kata Dina.
Pada giat tersebut dilakukan pula penyerahan Piagam Penghargaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Unit Utama dan Kantor Wilayah berkinerja terbaik periode tanggal 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 di lingkungan Kemenkumham.
Pemberian Penghargaan terdiri dari dua kategori berdasarkan Pagu Kecil dengan Pagu ≤ 250M (kurang dari sama dengan dua ratus lima puluh milliar) dan Pagu Besar dengan Pagu > 250M (di atas dua ratus lima puluh milliar).
Pemberian Penghargaan ini, diharapkan dapat memotivasi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kemenkumham dalam meningkatkan capaian nilai IKPA agar Kinerja Kemenkumham kedepannya semakin baik.[ Khi_red]
Editor: DIMA-ATIN
