KSINews, Jakarta – Industri kelapa sawit diyakini tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional, karena mendukung sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia.
Oleh sebab itu, industri ini juga mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung.
Kaitan dengan hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk terus meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit.
“Banyak daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan agar ditingkatkan,” pinta Wapres saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI GAPKI di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Jumat (03/03/23).
Termasuk, sambung Wapres, dengan bekerja sama, membina, dan membimbing pondok-pondok pesantren untuk melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit. Menurutnya, terdapat kurang lebih 34 ribu pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang yang dapat diberdayakan.
“Sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, maupun vokasional,” paparnya.
Selain itu, Wapres juga memaparkan terkait jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 26,36 juta jiwa atau sekitar 9,57% penduduk per September 2022, di mana jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di wilayah perkotaan.
Untuk itu, ia pun meminta GAPKI agar dapat berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit.
“Saya juga berharap pola kemitraan antara petani kelapa sawit rakyat dan perusahaan akan dapat berkontribusi mengurangi jumlah penduduk miskin di perdesaan,” pesannya.
Terakhir, pada kesempatan ini Wapres juga mendorong jajaran kementerian/lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi, terutama dalam penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan, serta percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat yang realisasinya masih belum sesuai target.
“Harapan saya, pengurus baru yang nanti terpilih akan terus giat berkarya dan membawa lebih banyak kemajuan, tidak saja bagi GAPKI, tetapi juga kemajuan perkelapasawitan di Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya. [ ATIN ]
Editor: ATIN
