Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menegaskan bahwa kejelasan mekanisme pembersihan wilayah terdampak bencana dan pelaksanaan program cash for work menjadi prioritas utama dalam mempercepat pemulihan masyarakat, kamis( 08/01/2026).
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang diadakan secara virtual dan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Infrastruktur Nazib Faizal, dengan peserta dari berbagai kementerian/lembaga dan SKPA terkait.
Pemerintah Aceh tengah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang masuk tahap verifikasi data bersama kabupaten/kota, dengan kendala utama pada perubahan jumlah rumah rusak ringan dan sedang.
Sekda juga menyampaikan kesulitan relokasi hunian tetap, sehingga menyarankan pembangunan hunian sementara atau tetap dapat dilakukan di lahan masyarakat yang sama jika aman.
Pemerintah Aceh mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp146 miliar ke BNPB untuk pembersihan wilayah dan cash for work, yang diharapkan memberikan manfaat fisik, sosial, dan ekonomi. Selain itu, Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) akan dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak jika masa tanggap darurat diperpanjang.
M.Nasir menekankan pentingnya koordinasi agar penanganan tidak tumpang tindih. Nazib Faizal menanggapi akan menindaklanjuti masukan tersebut dan mengingatkan seluruh pihak untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.(**)
Editor: Redaksi
