JAKARTA – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si., aktif berpartisipasi dalam rapat pembahasan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait Barang Milik Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, pada (06/03/2026).
Kehadiran Kepala BPKA Aceh dalam rapat tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dalam pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel.
Dalam rapat tersebut, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si., memberikan masukan dan pandangan konstruktif terkait dengan substansi rancangan Permendagri, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah di tingkat provinsi.
Ia menekankan pentingnya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai mekanisme pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemanfaatan barang milik daerah, guna mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara.
“Kami berharap agar Permendagri ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah secara optimal, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si.
Selain itu, Kepala BPKA Aceh juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengelolaan barang milik daerah, agar para petugas memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
“Kami siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi para petugas pengelola barang milik daerah di Aceh, sehingga mereka dapat bekerja secara profesional dan akuntabel,” tambahnya.
Rapat pembahasan rancangan Permendagri tentang Barang Milik Daerah tersebut dihadiri oleh para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta perwakilan dari pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Diharapkan, Permendagri ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah di seluruh Indonesia.(**)
Editor: Redaksi
