JAKARTA – Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, SE, bersama rombongan termasuk Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Tgk. H. Muhammad Ali (Abu Paya Pasi), melakukan audiensi yang sangat dinanti dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, di Kantor Kemenko Kumham Imipas RI Jakarta pada Jumat (24/7/2026). Acara ini fokus membahas penyelesaian status Lapangan Blangpadang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan kepastian hukum.
“SEJARAH BUKTIKAN BLANGPADANG ADALAH WAKAF SULTAN ISKANDAR MUDA!”
Menko Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa persoalan Blangpadang telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia bahkan telah melaporkan perkembangannya langsung kepada Presiden dan bekerja sama dengan sejumlah kementerian terkait untuk mencari solusi yang kuat secara hukum.
“Secara historis, ada landasan yang sangat kuat bahwa Blangpadang merupakan tanah wakaf Sultan Iskandar Muda. Namun kita harus memperhatikan aspek administrasi negara karena saat ini lahan tersebut masih tercatat sebagai Barang Milik Negara dan berada di bawah penguasaan TNI Angkatan Darat,” jelas Yusril dengan tegas.
Untuk mengatasi hal ini, Menko Yusril menawarkan mekanisme penetapan (isbat) wakaf melalui Mahkamah Syar’iyah Aceh – sebuah langkah yang dinilai mampu memberikan kepastian hukum yang kokoh terhadap status tanah tersebut. “Kita membutuhkan penyelesaian yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang tidak bisa diragukan lagi,” tambahnya.
WAGUB FADHLULLAH: “INI HARAPAN BESAR MASYARAKAT ACEH SELAMA TAHUN-TAHUN!”
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengungkapkan bahwa penyelesaian status tanah wakaf Blangpadang bukan hanya soal pertanahan semata, melainkan menyentuh dimensi sejarah, keagamaan, dan sosial yang sangat mendalam bagi masyarakat Aceh.
“Kita telah mempersiapkan sejumlah dokumen dan bukti historis yang jelas menunjukkan bahwa Blangpadang adalah tanah wakaf Sultan Iskandar Muda yang diperuntukkan untuk kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman. Ini adalah harapan yang telah tertahan lama oleh rakyat Aceh,” ujarnya dengan penuh emosi.
RAPAT LINTAS KEMENTERIAN AKAN DIKOORDINASIKAN
Menutup pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, Menko Yusril menyampaikan bahwa ia akan segera mengoordinasikan rapat lintas kementerian dan lembaga terkait – antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Agama. Hasil koordinasi tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah penyelesaian yang adil, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
“Kita berkomitmen untuk menyelesaikan ini dengan cara yang arif, menghormati nilai sejarah, dan memberikan kemaslahatan yang sesungguhnya bagi masyarakat Aceh,” pungkas Yusril.
Semoga langkah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum atas tanah yang memiliki makna begitu dalam bagi Aceh dan seluruh umatnya!(**)
Editor: Redaksi
