Banda Aceh – Mawardi Nur resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) pada Rabu (5/8/2026). Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di BPMA yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola sektor hulu migas Aceh, meningkatkan investasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya migas bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.
Sebelum mengemban amanah sebagai Kepala BPMA, Mawardi Nur menjabat sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA. Selama kepemimpinannya, perusahaan menjalankan berbagai langkah transformasi melalui penguatan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance), peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan internal, efisiensi pengelolaan keuangan, serta pengembangan berbagai sektor bisnis baru.
Pada sektor energi, perusahaan berhasil meningkatkan nilai jual gas melalui optimalisasi kontrak dan negosiasi bisnis. Komoditas sulfur juga berhasil ditingkatkan nilai jualnya melalui penguatan strategi pemasaran dan perluasan akses ke pasar internasional. Kemudian juga tindak lanjut pengambangan wilayah-wilayah kerja migas baru. Selain itu, PT PEMA membuka peluang ekspor kopi Aceh ke pasar global, mengoptimalkan Integrated Cold Storage (ICS) Lampulo untuk mendukung hilirisasi sektor perikanan, serta melakukan diversifikasi usaha ke sektor telekomunikasi melalui pengembangan infrastruktur digital. Berbagai capaian tersebut menunjukkan kepemimpinan yang mampu mengoptimalkan aset daerah, memperluas portofolio bisnis, dan menciptakan nilai tambah bagi Aceh.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal penting dalam memimpin BPMA, mengingat tantangan pengelolaan industri migas saat ini memerlukan kepemimpinan yang mampu membangun sinergi antara pemerintah, investor, kontraktor kontrak kerja sama, dan masyarakat Aceh. Selain itu, penguatan iklim investasi dan percepatan pengembangan wilayah kerja migas diharapkan menjadi fokus utama kepemimpinan baru.
Di bawah kepemimpinannya, BPMA diharapkan mampu mendorong lahirnya investasi baru, mempercepat pengembangan proyek-proyek migas, meningkatkan penerimaan daerah, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam Aceh berlangsung secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran BPMA sebagai lembaga strategis dalam pengelolaan industri hulu migas Aceh sekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjuta.(**)
Editor: Redaksi
