BANDA ACEH — Pemerintah Kota Banda Aceh menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh dalam rangka penyampaian penjelasan dan penyerahan secara resmi Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2027. Kegiatan berlangsung di Aula Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
Penyerahan rancangan qanun ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBK Tahun Anggaran 2027, sekaligus menandai secara resmi dimulainya tahap pembahasan anggaran antara pihak eksekutif dan legislatif.
Melalui rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh menyampaikan rancangan kebijakan anggaran yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRK untuk memperoleh masukan, saran, dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembahasan APBK 2027 diharapkan berlangsung secara konstruktif dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penyusunan APBK menjadi instrumen kebijakan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan dan prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tahun mendatang. Oleh karena itu, setiap alokasi anggaran yang direncanakan diharapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRK menjadi faktor kunci untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah sekaligus disesuaikan dengan kemampuan keuangan kota yang realistis.
Dengan telah diserahkannya Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2027, tahapan pembahasan selanjutnya diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga APBK 2027 dapat disahkan dan ditetapkan tepat waktu, dan segera menjadi landasan hukum pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Banda Aceh di tahun mendatang.(**)
Editor: Redaksi
