Banda Aceh – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM – FH) Universitas Syiah Kuala memberikan lapor merah terhadap Gubernur Aceh yang akan berakhir masa jabatan pada 07 Juli 2022.
Ketua BEM FH USK M. Aufar Arrakha mengatakan Modern Problems Require Modern Solutions mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam BEM FH USK), Minggu (26/06/2022).
“Dalam momentum akan berakhirnya masa jabatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh maka BEM FH USK mengeluarkan rilis bertajuk “Rapor Kinerja Gubernur Aceh : Banyak Nilai A nya!!,” kata Aufar
Aufar memaparkan sejumlah permasalahan yang timbul selama masa pemerintahan Gubernur Nova dan masalah-masalah yang ditinggalkan sesudah masa pemerintahannya.
“Alih-alih berprestasi yang membanggakan justru yang mendapat nilai A malah seperti perolehan Provinsi Termiskin di Sumatera, Ketergantungan Pangan pada Provinsi Tetangga, hingga Dugaan Kasus Korupsi Kapal Aceh Hebat dan Beasiswa Aceh Caroeng,” tegasnya.
Kendati demikian, Aufar juga memberikan sindiran dengan diberikan penghargaan terhadap tiga program unggulan Gubernur Aceh yaitu Aceh Kaya, Aceh Caroeng, dan Aceh Troe yang diikuti dengan penjelasan keadaan yang bertolak belakang dengan program tersebut.
Aufar juga menjelaskan, apa yang dilakukan oleh BEM FH USK ini adalah sebuah terobosan dalam menyampaikan kritik dan mengekspresikan pendapat dengan cara yang kreatif dan dapat mengundang tawa ditengah mirisnya kondisi Aceh saat ini. Postingan yang dikeluarkan oleh BEM FH USK tersebut adalah bentuk penyampaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Aceh dengan metode yang unik dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman.
Menurut Ketua BEM FH USK M. Aufar Arrakha semua terobosan keren ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pikiran-pikiran liar bidang Polhukam dan tangan-tangan jahil bidang Kominfo BEM FH USK yang bekerja dibalik layar dalam penyusunan rilis kajian ini.
“Selanjutnya BEM FH USK akan selalu konsisten dalam mengawal isu-isu, baik isu daerah maupun isu nasional dan berpihak kepada rakyat Indonesia melalui cara-cara yang kreatif dan selalu menjunjung nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya.
Selain itu menurut Koordinator Bidang Polhukam dan Ketua Departemen Kajian isu dan Strategis BEM FH USK, cara-cara kreatif dalam menyampaikan kritik seperti ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dan mengharapkan apa yang telah dilakukan oleh BEM FH USK saat ini dapat menjadi contoh bagi BEM-BEM Fakultas maupun Universitas lain di Aceh. (Red)
Sumber: Bidang Polhukam dan Depertemen Kajian Isu
