Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dari Fraksi PAN, Fuadri mendorong Pemerintah Aceh berinisiatif memperjuangkan ruang pertambangan yang legal bagi rakyat Aceh.
“Kami jauh-jauh hari sudah menyampaikan kepada Pemerintah Aceh supaya mengambil inisiatif agar memperjuangkan ada ruang tambang untuk rakyat,” kata Fuadri, di Banda Aceh, Jumat 18 Agustus 2023.
Fuadri menyampaikan, kewenangan penentuan terkait kawasan pertambangan itu berada di pemerintah pusat, Pemerintah Aceh perlu inisiatif membangun komunikasi intensif dengan pusat.
Seperti dilansir Antara, Fuadri mengatakan jika ruang pertambangan tersebut sudah diberikan untuk masyarakat, maka pertambangan ilegal di Aceh bisa ditekan.
“Saya pikir ini persoalan mendasar, kalau memang sudah ada ruang atau kawasan, tambang ilegal bisa diminimalisir,” ujarnya.
Fuadri mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan supaya daerah juga mendapatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas pertambangan. Artinya, jika berjalan secara ilegal Aceh tidak memperoleh PAD.
Dia juga mengaku sudah beberapa kali membangun komunikasi dengan Dinas ESDM Aceh terkait pertambangan rakyat, tapi belum ada kepastian dan masih proses negosiasi panjang dengan pemerintah pusat.
“Kita harap ada upaya dari Pemerintah Aceh ke pusat untuk memperjuangkan kawasan tambang rakyat itu segera ditetapkan oleh pusat,” ujarnya.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh mencatat ada enam daerah di Aceh yang memiliki wilayah pertambangan emas ilegal yang dikelola oleh rakyat dan masih aktif.
Lokasi Peti tersebut berada wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Pidie, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Jaya.
