JAKARTA – Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, bersama rombongan termasuk Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin dan Staf Khusus Gubernur Aceh T. Irsyadi, menghadiri pertemuan strategis di Kantor Sekretariat Negara Jakarta pada Jumat (24/7/2026). Rombongan Pemerintah Aceh diterima langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam suasana yang hangat dan penuh konstruktivitas.
FOKUS UTAMA: PEMENUHAN HAK-HAK MANTAN KOMBATAN & KORBAN KONFLIK
Ketua BRA Jamaluddin mengungkapkan bahwa salah satu poin utama yang dibahas adalah implementasi butir 3.2.5 MoU Helsinki – yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik (tapol), narapidana politik (napol), masyarakat korban konflik, serta korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.
“MoU Helsinki telah membawa perdamaian bagi Aceh selama lebih dari dua dekade. Kini kita harus memastikan bahwa setiap amanat dalam kesepakatan damai tersebut benar-benar terealisasi, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak yang menjadi bagian dari komitmen bersama,” jelas Jamaluddin dengan penuh tekad.
Pembahasan ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan perdamaian yang telah susah payah terjalin di tanah air yang penuh sejarah perjuangan ini.
WAGUB FADHLULLAH: “SINERGI PUSAT-DAERAH JADI KUNCI KESEJAHTERAAN!”
Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Negara yang terus membangun komunikasi erat dengan Pemerintah Aceh dalam mengawal implementasi setiap butir MoU Helsinki.
“Perdamaian yang telah terbangun tidak boleh kita biarkan berhenti di situ. Sinergi antara pusat dan daerah ini diharapkan tidak hanya memperkuat kedamaian, tetapi juga menjadi daya dorong utama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh,” ujar Fadhlullah dengan semangat.
Selain membahas implementasi MoU Helsinki, pertemuan ini juga menjadi wadah koordinasi untuk mendorong penyelesaian berbagai agenda amanat kesepakatan damai yang masih perlu diperhatikan.
KOMITMEN BERSAMA UNTUK MEWUJUDKAN DAMAI & SEJAHTERA
Pertemuan ini semakin menegaskan komitmen bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk terus menjaga jalur komunikasi yang terbuka, memperkuat koordinasi, serta mengawal implementasi MoU Helsinki secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Semoga setiap langkah yang diambil dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat Aceh dan memperkuat fondasi perdamaian yang telah menjadi harta berharga bagi seluruh bangsa! (**)
Editor: Redaksi
