Home / Pemerintah

Rabu, 21 Desember 2022 - 14:38 WIB

Wakil Presiden: OTT Berkurang Apabila  Pencegahan Korupsi Berhasil

REDAKSI - Penulis Berita

KSINews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat pemerintahan maupun swasta yang terlibat tindak pidana korupsi.

Namun, terdapat pihak yang justru melayangkan kritik bahwa banyaknya OTT tidak baik untuk negara, karena yang perlu dimasifkan adalah langkah pencegahan melalui sistem digitalisasi untuk menutup celah korupsi.

Saat dimintai tanggapannya oleh awak media mengenai hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa penindakan korupsi, termasuk OTT akan berkurang apabila langkah pencegahan dan pendidikan antikorupsi berjalan baik.

Baca Juga :  Wapres Minta Aparat Terus Lindungi Masyarakat Papua dari Tindakan Anarkis KKB

“Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada,” tegas Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Pemberian Anugerah Revolusi Mental Tahun 2022, di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/22).

Baca Juga :  Jelang Pemilu 2024, Kakanwil Kemenkumham Aceh Ikrar Netralitas Untuk Jajaran Menjaga independensi

Menurut Wapres, KPK telah merumuskan upaya pemberantasan korupsi di tanah air secara komprehensif menggunakan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

“Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya ada dalam penindakan,” ujarnya.

Untuk itu, ia pun mengharapkan agar upaya pencegahan korupsi, khususnya melalui pendidikan antikorupsi terus digencarkan, sehingga ke depan tidak perlu banyak penindakan.

Baca Juga :  Jadi Pembicara di TRIPONCAST, Kadiv Yankumham Kalbar Sosialisasikan Kekayaan Intelektual

“Barangkali itu saya kira, tapi secara menyeluruh memang yang dilakukan di dunia, di manapun, termasuk KPK itu menggunakan pendekatan Trisula ini, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” pungkasnya.

Mendampingi Wapres dalam keterangan pers kali ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.[ Fery_*]

Editor: DIMA/ATIN

Share :

Baca Juga

Nasional

Lelang Dini, Cara Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di 2022

Pemerintah

Lantik 19 Pejabat Keimigrasian, Kakanwil Kemenkumham Kalbar Sampaikan 4 Pesan Penting ini

Nasional

58 Tahun Pemasyarakatan, Menkumham : Usia yang Matang dan Sarat Pengalaman

Aceh Besar

Pj Bupati Aceh Besar Hadiri Launching Program Genius Secara Serentak di SDN Lhok Seumeulu 

Pemerintah

Imigrasi Indonesia Buka Layanan Paspor Simpatik dan Eazy Passport

Pemerintah

Ditetapkan dalam Prolega 2022, Ketua DPRA Apresiasi Inisiator Perubahan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat

Daerah

Kajari Bireuen Jadikan Cot Gapu Sebagai Gampong Perdamaian

Daerah

Dugaan Korupsi Pengadaan Tenda dan Sinitizer Untuk Ratusan Desa di Bireuen