Home / Pemerintah

Rabu, 21 Desember 2022 - 14:38 WIB

Wakil Presiden: OTT Berkurang Apabila  Pencegahan Korupsi Berhasil

REDAKSI - Penulis Berita

KSINews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat pemerintahan maupun swasta yang terlibat tindak pidana korupsi.

Namun, terdapat pihak yang justru melayangkan kritik bahwa banyaknya OTT tidak baik untuk negara, karena yang perlu dimasifkan adalah langkah pencegahan melalui sistem digitalisasi untuk menutup celah korupsi.

Saat dimintai tanggapannya oleh awak media mengenai hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa penindakan korupsi, termasuk OTT akan berkurang apabila langkah pencegahan dan pendidikan antikorupsi berjalan baik.

Baca Juga :  Wapres Minta Aparat Terus Lindungi Masyarakat Papua dari Tindakan Anarkis KKB

“Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada,” tegas Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Pemberian Anugerah Revolusi Mental Tahun 2022, di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/22).

Baca Juga :  Jelang Pemilu 2024, Kakanwil Kemenkumham Aceh Ikrar Netralitas Untuk Jajaran Menjaga independensi

Menurut Wapres, KPK telah merumuskan upaya pemberantasan korupsi di tanah air secara komprehensif menggunakan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

“Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya ada dalam penindakan,” ujarnya.

Untuk itu, ia pun mengharapkan agar upaya pencegahan korupsi, khususnya melalui pendidikan antikorupsi terus digencarkan, sehingga ke depan tidak perlu banyak penindakan.

Baca Juga :  Jadi Pembicara di TRIPONCAST, Kadiv Yankumham Kalbar Sosialisasikan Kekayaan Intelektual

“Barangkali itu saya kira, tapi secara menyeluruh memang yang dilakukan di dunia, di manapun, termasuk KPK itu menggunakan pendekatan Trisula ini, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” pungkasnya.

Mendampingi Wapres dalam keterangan pers kali ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.[ Fery_*]

Editor: DIMA/ATIN

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Inilah PP 15/2023 tentang THR dan Gaji ke-13 Aparatur Negara dan Pensiunan 2023

Pemerintah

Tingkatkan Ekonomi Daerah, Diskop UKM Aceh gelar Kegiatan Transformasi UMKM Non Bankable Menuju Bankable

Pemerintah

Kapolda Bali Sidak Pengamanan Perayaaan Malam Tahun Baru di Kawasan Garuda Wisnu Kencana

Daerah

Pj Gubernur Aceh Serahkan Cenderamata untuk Keluarga Pahlawan

Banda Aceh

Kapolda Aceh Konsolidasi dengan Mualem Pasca Aksi Demonstrasi

Pemerintah

Lantik Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu, Kakanwil Kalbar : Laksanakan Tugas Secara Professional dan Bertanggung Jawab

Pemerintah

Penghargaan Nasional ITWORKS TOP IT Award , 3 kategori disabet Pemkot Denpasar

Daerah

Kegiatan Workshop Kordinasi Manajemen Tempat Pengungsian (KMTP) Aceh