Jakarta – Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riyono menuturkan swasembada kedelai sejak 2016 yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi gagal diwujudkan.
“Kelangkaan kedelai dan mahalnya bahan baku pada awal 2021 bukanlah masalah baru. Sejak janji Jokowi pasca terpilih sebagai Presiden 2014 – 2019 yang berjanji 2016 akan swasembada kedelai sampai sekarang tidak terbukti. Memang mudah membuat janji dan aturan, faktanya pemerintah gagal mewujudkan,” sesal Riyono, Kamis (17/02/2022).
Riyono memaparkan sejak awal tahun 2020 hingga bulan Oktober menurut data BPS, Indonesia sudah mengimpor sebanyak 2,11 ton kedelai dengan total transaksi sebesar US$ 842 juta atau sekitar Rp 11,7 triliun (kurs Rp 14.000/US$).
Selain itu pada 2016 sampai 2018 impor kedelai pun terus meningkat. Di tahun 2018 impor kedelai mencapai 2,58 juta ton kemudian jumlahnya naik di tahun 2019 menjadi 2,67 juta ton.
Riyono melanjutkan bahwa ketergantungan kepada kedelai impor membuat pemerintah tidak fokus dan serius mengurus petani kedelai.
“Jika 70-80% kebutuhan kedelai dari impor maka petani akan semakin terjepit dan malas berproduksi. Perkiraan produksi kedelai tahun 2019 sebesar 358.627 ton dan 2020 ditargetkan meningkat 7 persen menjadi 383.371 ton. Padahal kebutuhan kedelai nasional kita rata – rata 2.5 juta ton per tahun,” papar Riyono.
Mengutip data Kementerian Pertanian yang mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan kedelai 2018 mencapai 680.373 hektare dengan produksi 982.589 ton, sedangkan pada tahun 2017 luas lahan mencapai 355.799 ha dan produksi 538.728 ton dan tahun 2016 luas lahannya 576.987 ha dan volume produksi 859.653, imbuh Riyono.
Riyono menambahkan luas panen kedelai di Indonesia pada tahun 2017 hanya sebesar 355,799 Ha. Pada tahun 2018, luas panen kedelai di Indonesia meningkat menjadi 680.373 Ha. Luas panen pada tahun 2018 ini naik sebesar 91,22% dari tahun sebelumnya.
“Kegagalan produksi kedelai ini terus berulang sejak 2016 pasca Jokowi memberikan target swasembada pangan dan kedelai. Jika impor selalu menjadi andalan pemenuhan kebutuhan kedelai maka bisa dipastikan harga akan mudah dipermainkan oleh pedagang dan importir,” jelas Riyono.
PKS meminta pemerintah lebih fokus dalam mengendalikan impor pangan khusunya kedelai agar petani semangat dan mau menanam kedelai.
“Jangan korbankan petani dan pelaku UMKM tempe dan tahu dengan kebijakan impor yang terus tidak terkendali, fokus kepada peningkatan produksi dalam negeri dengan memberikan insentif produktif kepada petani,” pesan Riyono.(pks/red)
