BANDA ACEH – Pemerintah Aceh tengah gencar berupaya mewujudkan kestabilan ekosistem bisnis minyak nilam sekaligus mendorong hilirisasi produk yang memiliki kualitas unggul tersebut. “Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” tegas Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), yang disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Pernyataan ini merupakan kesimpulan dari Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar pada Rabu (22/7/2026) di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh – yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Teuku Robby Irza serta dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, perwakilan Bank Aceh, dan pelaku usaha seperti PT Razma Agro Jayana.
NILAM ACEH UNGGUL, TAPI PETANI KESULITAN!
Meskipun permintaan minyak nilam dunia mencapai 2.500 ton per tahun (dengan produksi global hanya sekitar 1.600 ton), dan Indonesia sebagai produsen 90 persen pasokan dunia – di mana 30 persennya berasal dari Aceh – para petani dan pelaku bisnis nilam di Aceh justru menghadapi kesulitan.
“Di satu sisi permintaan minyak nilam dunia sangat tinggi, namun di sisi lain petani dan pelaku bisnis di Aceh malah kesusahan,” ungkap Nurlis.
Minyak nilam Aceh dikenal memiliki kualitas terbaik dengan kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi, menjadikannya sebagai standar pencampur bagi minyak nilam dari berbagai negara dan sangat diminati oleh industri parfum, kosmetik, farmasi, dan aromaterapi dunia. Namun, pengembangannya menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, serta belum seragamnya standar budidaya dan kualitas bahan baku.
SOLUSI: SRG UNTUK ANTI SPEKULASI, INDUSTRI REFINERY UNTUK PASAR GLOBAL!
Untuk mengatasi fluktuasi harga akibat permainan spekulan, rapat merekomendasikan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani nilam di Aceh. “Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya,” ujar Robby.
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar global, industri nilam Aceh wajib memenuhi empat persyaratan utama: jaminan mutu, jaminan kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran digital. Untuk itu, Aceh membutuhkan industri refinery – yang saat ini berada pada tahap perencanaan pembangunan.
“Intinya diperlukan industri refinery dan sertifikasi produk melalui SRG,” jelas Robby.
SINERGI SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK DAYA SAING GLOBAL
Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan SRG untuk komoditas nilam Aceh kepada Kementerian Perdagangan. Selain itu, akan dilakukan pembinaan petani secara terpadu dan mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas Nilam Aceh.
Poin penting lainnya adalah memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat guna membangun ekosistem industri nilam yang modern, berdaya saing, dan berorientasi ekspor.
“Kami optimis bahwa melalui penguatan tata kelola, pengembangan hilirisasi, penerapan SRG, pembangunan industri refinery, serta pembinaan petani secara berkelanjutan, komoditas Nilam Aceh akan semakin berdaya saing di pasar global. Memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat peran Aceh sebagai salah satu pusat produksi minyak nilam berkualitas terbaik di dunia,” pungkas Robby dengan penuh keyakinan. (**)
Editor: Redaksi
