BANDA ACEH – Di tengah penilaian keterbukaan informasi publik, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal melontarkan pesan tegas: keterbukaan bukan sekadar menumpuk dokumen di website.
Pernyataan itu disampaikan Illiza saat Pemko Banda Aceh menjalani Visitasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) di Kantor KIA, Geuceu Komplek, Banda Aceh, Rabu (14/10/2026).
“Transparansi itu bukan cuma soal menyediakan data. Tapi apakah data itu benar-benar bisa diakses, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Illiza.
Dari Gampong ke Balai Kota, Semua Terhubung
Illiza menjelaskan, Banda Aceh membangun sistem layanan yang terintegrasi dari level paling bawah. Gampong, kecamatan, hingga pemerintah kota disambungkan dalam satu ekosistem informasi.
Tujuannya sederhana: warga tidak perlu lagi bingung harus ke mana untuk mencari informasi atau mengadu.
“Kita ingin warga di gampong merasakan kemudahan yang sama seperti saat mengakses layanan di balai kota,” katanya.
58 Aplikasi, Satu Tujuan: Warga Tidak Dipersulit
Untuk mewujudkan itu, Pemko Banda Aceh mengelola 58 aplikasi — 26 aplikasi untuk layanan informasi publik dan 32 aplikasi untuk tata kelola pemerintahan.
Beberapa inovasi unggulan yang sudah berjalan:
Inovasi Digital:
Layanan PPID yang responsif, kanal pengaduan SALEUM yang jadi jembatan warga dan pemerintah, serta Command Center dengan jaringan CCTV untuk menjaga ketertiban dan keamanan ruang publik.
Layanan Jemput Bola:
Ambulans Puskesmas Keliling yang menyisir gampong, program Dokter Saweu Sikula yang memeriksa kesehatan anak di sekolah, Gerakan Seniman Masuk Sekolah untuk menghidupkan kreativitas, hingga Forum Suara Warga sebagai ruang curhat resmi masyarakat.
Langkah Berikutnya:
PPID Gampong dan AI
Tidak berhenti di situ. Illiza membocorkan dua agenda besar ke depan.
Pertama, pembentukan dan pendampingan PPID Gampong di sembilan kecamatan. Artinya, keterbukaan informasi akan benar-benar dibawa sampai ke pintu rumah warga.
Kedua, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat layanan di tiga sektor vital: pendidikan, kesehatan, dan perizinan.
“Kita siapkan SDM-nya dulu, baru teknologinya kita dorong. Jangan sampai ada teknologi canggih tapi tidak ada yang bisa mengoperasikan dengan empati,” jelasnya.
Di akhir paparan, Illiza menegaskan komitmennya:
“Insyaallah, kita terus berjuang agar ruang publik di Banda Aceh semakin terbuka, transparan, dan akuntabel. Ini bukan untuk nilai penilaian saja, tapi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.”
Penilaian tersebut menjadi penanda bahwa Banda Aceh tidak lagi sekadar mengejar status informatif, tetapi membangun budaya transparansi yang hidup dari gampong.(**)
Editor: Redaksi
