JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, turut hadir mendampingi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
Kehadiran pimpinan lembaga legislatif daerah ini menegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan DPRA berada dalam satu barisan yang kokoh saat membawa tiga persoalan strategis menyangkut kekhususan Aceh ke hadapan jajaran Pemerintah Pusat, yaitu evaluasi Dana Otonomi Khusus (Otsus), kepastian hukum status tanah wakaf Lapangan Blang Padang, dan penyelesaian persoalan Bendera Aceh.
“DPRA berdiri bersama Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan kekhususan Aceh. Dana Otsus, Bendera Aceh, dan Lapangan Blang Padang adalah amanah Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Memorandum of Understanding Helsinki yang harus dituntaskan. Kami akan terus mengawal komitmen Pemerintah Pusat,” tegas Zulfadhli.
Profil Singkat Ketua DPRA
Zulfadhli, yang akrab disapa Abang Samalanga, adalah politikus dari Partai Aceh. Ia pertama kali dipercaya memimpin DPRA pada tahun 2023, menggantikan Saiful Bahri, kemudian kembali dipilih untuk memimpin DPRA periode 2024–2029. Pada Pemilu 2024, ia berhasil terpilih sebagai anggota DPRA dari daerah pemilihan Aceh 3 yang meliputi Kabupaten Bireuen, dengan perolehan suara mencapai 29.944 suara.
Selain Ketua DPRA, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRA, Muharuddin, yang membidangi urusan pemerintahan dan politik.
Rakor Dipimpin Langsung Menko Polkam Dudung Abdurachman
Rakor berlangsung di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polkam, dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman. Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., serta sejumlah menteri lainnya dalam Kabinet Merah Putih.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mualem menyampaikan permohonan agar ketiga persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat Aceh segera mendapat langkah penyelesaian yang konkret.
“Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan. Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya,” ujar Mualem di hadapan para menteri.
Pemerintah Pusat Tegaskan Komitmen Penyelesaian
Merespons berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Aceh, Menko Polkam Dudung Abdurachman memastikan Pemerintah Pusat berkomitmen penuh untuk mengawal penyelesaian ketiga isu tersebut.
Terkait Lapangan Blang Padang, Dudung menegaskan negara akan hadir memberikan kepastian hukum atas status tanah wakaf tersebut dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.
Mengenai keberlanjutan Dana Otsus, Pemerintah Pusat menyepakati pentingnya menjaga kelanjutan alokasi tersebut sebagai instrumen vital penopang pembangunan di seluruh wilayah Aceh.
“Komitmen menjaga kelanjutan Dana Otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal,” ujar Dudung.
Sementara itu, untuk persoalan Bendera Aceh, pemerintah akan membuka ruang dialog yang konstruktif bersama Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan solusi yang paling tepat dan dapat diterima semua pihak.
“Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas,” tambahnya.
Rombongan Aceh Diperkuat Forkopimda
Selain unsur eksekutif dan legislatif, rombongan Pemerintah Aceh dalam rapat tersebut juga diperkuat oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), antara lain Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Pangdam Iskandar Muda, Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, Pj. Sekda Aceh, Taufik, S.T., M.Si., Panitera Mahkamah Syariah Aceh, Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M., serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., QCRO.
Kehadiran berbagai unsur pimpinan daerah ini menunjukkan kesatuan tekad seluruh komponen di Aceh untuk memperjuangkan penyelesaian persoalan-persoalan strategis yang menyangkut masa depan dan kehormatan Aceh.(**)
Editor: Redaksi
