KSINews, Pontianak – Polda Kalimantan barat menyelanggrakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengendalian Tingkat Kriminalitas Nasional di Provinsi Kalimantan Barat, Yang bertempat di Ruang Rapat Utama Polda Kalimantan Barat, Kota Pontianak Jum’at (9/12/22).
Adapun kegiatan dipimpin Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara – Kemenko Polhukam , Brigjen Pol. Drs Asep Jenal Ahmadi, S.H., M.H
Pada Rakor kali ini di hadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Asisten Operasi (Asops) Polri, Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, Danrem 121/ABW, Aspidum Kajati Kalimantan Barat, Perwakilan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat yang di wakili oleh Kepala divisi Keimigrasian Tato juliadin hidayawan, Rakor kali ini diwakili pula oleh jajaran polda Kalimantan barat, serta serta seluruh stakeholder.
Karo Ops Polda Kalbar menyampaikan mengenai Perkembangan lingkungan strategis yang berdampak pada meningkatnya potensi ancaman dan gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi.
Kondisi perbatasan dengan panjang batas 857 km, dan banyaknya jalur tikus berpotensi adanya kejahatan lintas negara seperti : human trafficking, penyelundupan narkoba, penyelundupan barang illegal.
Perbandingan 4 jenis golongan kejahatan tahun 2021-2022 yang jenis kasusnya tertinggi konvensional, transnasional, Hambatan dalam pengungkapan perkara diantaranya adalah:
1. Panjangnya wilayah perbatasan dan banyak jalur masuk ilegal
2. Luasnya wilayah perairan dan keterbatasan sarpras
3. Jaringan internasional dan keterbatasan akses
4. Teknologi pelaku dan modus yg terus berkembang.
Keterlibatan aktif seluruh stakeholder dan masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga serta aktif kegiatan di intensitas komunikasi dan kolaborasi dari berbagai kegiatan di lapangan dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Barat.
Ancaman stabilitas keamanan di wilayah kalbar seperti :
1. Dinamika sosial politik di Kalbar yakni terjadinya penggunaan politik identitas yang membentuk polarisasi masyarakat. Sehingga meningkatkan potensi konflik SARA, beredar hoax hingga ujaran kebencian.
2. Potensi instabilitas keamanan di Kalbar pada pemilu 2024 mendatang.
3. Permasalahan yang kerap muncul di wilayah perbatasan berkenaan dengan praktik-praktik ilegal seperti penyeludupan barang kebutuhan pokok, narkotika hingga perdagangan orang melalui jalur-jalur tikus.
Kesimpulan disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara – Kemenko Polhukam, Dengan mengedepankan kegiatan penangkalan dan pencegahan yang didukung dengan kegiatan intelijen yang diarahkan meminimalisir potensi gangguan, mencegah dan menangkal berkembangnya ambang gangguan serta menanggulangi bentuk-bentuk gangguan nyata yang secara langsung maupun tidak langsung.
Keterlibatan aktif seluruh stakeholder dan masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga serta aktif kegiatan di intensitas komunikasi dan kolaborasi dari berbagai kegiatan di lapangan dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Barat.
Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengendalian Tingkat Kriminalitas Nasional di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi dengan stake holder terkait dalam rangka menekan dan merumuskan langkah-langkah pencegahan untuk menekan tingkat Kriminalitas Nasional di Provinsi Kalimantan Barat.[]
Editor: DIMA/ATIN
