BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali menerima penyampaian aspirasi dari sekitar 350 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria di Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis (01/10/2026).
Aksi massa yang bergerak dari titik kumpul Suzuya Simpang Lima tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Teuku Novriafdhal. Dalam aksinya, para mahasiswa menyuarakan berbagai isu mendesak terkait nasib petani lokal, maraknya konflik pertanahan, hingga lambatnya penanganan pascabencana hidrometeorologi yang menerpa sejumlah wilayah di Aceh.
Para demonstran diterima langsung oleh jajaran pimpinan komisi dan badan di DPRA, antara lain Ketua Komisi II DPRA Khairil Syahrial, Ketua Komisi V DPRA Rijaluddin, Ketua Badan Legislasi DPRA Irfansyah, serta Anggota Komisi III DPRA Muhammad Rizky.
Delapan Poin Tuntutan Mahasiswa
Dalam pertemuan langsung tersebut, Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria menyampaikan delapan poin tuntutan utama kepada para wakil rakyat, yaitu:
- Evaluasi menyeluruh dan perbaikan kebijakan sektor pertanian Aceh.
- Percepatan tahap rekonstruksi dan rehabilitasi (rekon-rehab) sektor pertanian.
- Desakan penanganan segera pascabencana di sektor pertanian oleh Pemerintah Aceh.
- Transparansi dan akurasi data kerusakan lahan serta sarana pertanian.
- Perlindungan serta pemulihan sektor peternakan masyarakat.
- Transparansi dan akuntabilitas anggaran pemulihan bencana sektor pertanian.
- Penyelesaian secara tuntas berbagai konflik agraria di Aceh.
- Penegasan perlindungan lingkungan hidup dan penguatan mitigasi bencana hidrometeorologi.
Tuntutan tersebut dinilai sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Bencana banjir hidrometeorologi beberapa waktu lalu telah merusak ribuan hektare lahan pertanian dan sawah warga di berbagai wilayah, seperti Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Tenggara. Selain itu, dinamika sengketa pertanahan yang melibatkan lahan masyarakat, Hak Guna Usaha (HGU), dan tanah adat—seperti di Aceh Timur dan Cot Girek—juga membutuhkan penanganan yang serius dan komprehensif dari pemerintah.
DPRA Siap Kawal Anggaran dan Jadwalkan RDP Gabungan
Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, perwakilan DPRA menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama mahasiswa dan petani Aceh. DPRA menyoroti pentingnya transparansi data kerusakan lahan serta akuntabilitas alokasi anggaran penanganan bencana di Dinas Pertanian & Perkebunan Aceh dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
DPRA berjanji akan memaksimalkan fungsi pengawasan agar proses rehabilitasi sawah dan lahan pertanian warga dapat berlangsung dengan cepat dan tepat sasaran. Terkait konflik pertanahan, DPRA berkomitmen mendorong efektivitas Gugus Tugas Reforma Agraria Aceh dan akan memanggil pihak-pihak terkait guna memastikan pemulihan hak-hak tanah masyarakat.
Sebagai langkah konkret pasca-pertemuan, DPRA menyatakan akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama jajaran Eksekutif (Pemerintah Aceh). RDP ini bertujuan untuk membedah secara mendalam dokumen percepatan pemulihan sektor pertanian sekaligus menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria di Tanah Rencong.(**)
Editor: Redaksi
