BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi seluruh anak.
Salah satunya melalui Workshop Identifikasi dan Pendampingan Peserta Didik dalam Pendidikan Inklusif bagi Guru Sekolah Dasar se-Kota Banda Aceh yang digelar di Balee Kerukon, Balai Kota Banda Aceh, Senin (5/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Jalaluddin, Ketua TP PKK Kota Banda Aceh Dessy Maulidha, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Banda Aceh Siti Hajar Jalaluddin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Sulaiman, para narasumber, kepala sekolah serta guru SD se-Kota Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Sekda Jalaluddin mengatakan setiap anak memiliki keunikan, potensi, dan kebutuhan yang berbeda. Perbedaan tidak boleh dipandang sebagai kekurangan, melainkan bagian dari keberagaman.
“Pendidikan inklusif bukan sekadar menerima peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Lebih dari itu, pendidikan inklusif adalah ikhtiar membangun lingkungan sekolah yang menghargai keberagaman, menjamin rasa aman, serta memastikan tidak ada satu pun anak yang merasa tersisih, terabaikan, atau tertinggal,” katanya.
Menurutnya, workshop tersebut strategis karena membekali guru dengan kemampuan mengidentifikasi dan mendampingi peserta didik dengan beragam karakter. Guru berada di garda terdepan dalam mengenali perkembangan anak.
“Ketika ada anak yang mengalami kesulitan belajar atau menunjukkan hambatan perilaku, jangan cepat-cepat memberi label atau stigma. Mari kita pahami, kita identifikasi masalahnya, dan kita berikan pendampingan terbaik yang sesuai dengan kebutuhannya,” pesannya.
Selain pendidikan inklusif, perhatian juga diarahkan pada transisi PAUD ke SD yang harus berlangsung menyenangkan, ramah anak, dan bebas tekanan agar anak merasa aman dan bahagia saat memasuki lingkungan baru.
Hal lain yang menjadi perhatian serius adalah pencegahan perundungan. Sekda menegaskan sekolah inklusif tidak akan terwujud jika masih ada praktik bullying, baik ejekan, julukan merendahkan, intimidasi fisik, pengucilan, maupun perundungan siber.
“Jangan sampai ada satu pun anak di Kota Banda Aceh yang menjadi korban perundungan di sekolahnya,” tegasnya.
Ia mendorong sekolah menjadi _safe haven_ atau ruang aman dan nyaman bagi anak dengan menanamkan empati, toleransi, respons cepat guru, serta kemitraan sekolah dan orang tua.
Di akhir sambutan, Jalaluddin mengapresiasi Pokja Bunda PAUD, Disdikbud, narasumber, dan seluruh pihak pendukung workshop, serta berharap ilmu yang diperoleh menjadi modal profesional untuk menghadirkan perubahan nyata di sekolah masing-masing.
Editor: Redaksi
