Aceh Utara – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh), melakukan peninjauan sejumlah infrastruktur dan kawasan sungai di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara, Senin (5/10/2026).
Peninjauan dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait kondisi sejumlah infrastruktur dan kawasan sungai yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera. Wagub turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil sekaligus menyerap masukan warga.
Rangkaian peninjauan diawali di Kabupaten Pidie Jaya, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya beserta jajaran Pemkab. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya melihat langsung kondisi infrastruktur dan persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Selanjutnya, Wagub meninjau Jembatan Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen. Dari lokasi tersebut, Wagub melanjutkan peninjauan ke Krueng Simpoh, Kabupaten Bireuen, untuk melihat langsung kondisi kawasan dan aliran sungai serta kebutuhan penanganan di lapangan.
Usai dari Bireuen, Wagub bergerak menuju Aceh Utara untuk meninjau Sungai Sawang. Di lokasi ini, Wagub melihat langsung kondisi sungai dan kawasan sekitarnya bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Rangkaian peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi pembangunan tanggul dan bangunan pengaman tebing Sungai Krueng Sawang, Aceh Utara. Wagub melihat langsung kondisi pekerjaan dan kawasan tebing sungai, sekaligus berdiskusi dengan jajaran terkait mengenai penanganan dan kebutuhan pembangunan di kawasan tersebut.
Turut mendampingi Wagub dalam rangkaian peninjauan tersebut Plt. Kepala UPTD Wilayah II Dinas PUPR Aceh, Ruthmilla Devi, Kepala UPTD V Pengairan Aceh, Bambang Yusri, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBA Bobby Syahputra, SE, M.Si, Karo Adpim Setda Aceh Akkar Arafat, serta jajaran pemerintah daerah, jajaran teknis dan pihak balai yang membidangi lokasi yang dikunjungi.
Dek Fadh mengatakan, peninjauan langsung ke sejumlah lokasi tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat mendapat perhatian pemerintah.
“Peninjauan seperti ini penting supaya kita bisa melihat langsung kondisi di lapangan, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Fadhlullah.
Pemerintah Aceh, kata Dek Fadh, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, jajaran teknis serta pihak balai yang membidangi masing-masing lokasi, sehingga setiap persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Pemerintah harus hadir melihat langsung persoalan di lapangan. Kita koordinasikan dengan jajaran teknis dan pihak balai yang menangani, sehingga langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” tegas Dek Fadh. (**)
Editor: Redaksi
