Jakarta – Progres capaian jumlah produk dalam Katalog Elektronik hingga awal April 2022 mencapai jumlah 259.828 produk dari target 200 ribu produk pada 31 Maret 2022.
Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, dalam pembukaan kegiatan Business Matching Tahap Kedua yang digelar di Gedung SMESCO Gatot Subroto, Jakarta, pada Senin (12/4/2022).
Kegiatan Business Matching Tahap Kedua itu merupakan wadah yang diinisiasi oleh pemerintah pusat untuk mempertemukan pelaku usaha/penyedia barang dan jasa dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Targetnya, dari kegiatan Business Matching adalah dapat terwujudnya komitmen Pemerintah dalam membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD) untuk Produk Dalam Negeri (PDN ) dan produk usaha mikro kecil (UMK) hingga Koperasi.
Semangat untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha dari sektor usaha mikro Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi) terus diupayakan oleh LKPP melalui penyederhanaan regulasi yang ada maupun menyediakan sistem pendukung yang lebih user friendly.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), LKPP sudah menyederhanakan regulasi terkait masuknya produk ke dalam Katalog Elektronik, dalam penayangan produk untuk e-Katalog Pemerintah dari delapan tahap proses tayang telah disederhanakan menjadi dua tahap saja. Sedangkan percepatan pencantuman Barang/Jasa e-Katalog Lokal dari Sembilan tahap, telah menjadi 2 tahapan saja” ungkap Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya.
Jumlah 259.828 produk dalam Katalog Elektronik berasal dari penyedia yang berjumlah 4.635 penyedia. Dari jumlah tersebut diantaraya terdapat 937 penyedia kategori kecil dan 389 penyedia kategori menengah.
LKPP bersama dengan Kementerian Koperasi dan UMK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan serta Kementerian dan Lembaga Negara terkait akan terus melakukan koordinasi untuk dapat membangun ekosistem pengadaan yang lebih baik.
Di tempat yang sama Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, saat ini Indonesia sedang menyelenggarakan suatu transformasi yang sangat besar terhadap sistem Pengadaan Barang/Jasa yang melibatkan integrasi data dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
“Perubahan besar itu juga mendorong perkembangan dalam bidang teknologi/sistem informasi untuk menghadirkan sistem yang mampu mengakomodir terciptanya ekosistem PBJ yang terbaik” ungkapnya.
Luhut juga berpesan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa program yang saat ini dijalankan akan selalu dievaluasi, agar antar Kementerian/Lembaga yang terkait dapat terus bersinergi.
Hal tersebut penting dilaksanakan karena dengan berjalannya program itu, maka penyerapan anggaran belanja pemerintah sebesar 40 persen untuk PDN dan produk UMK-Koperasi oleh K/L/PD dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.(inp*)
