JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli yang akrab disapa Abang Samalanga, menemui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman, di Kantor Kemenko Polkam RI, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Pertemuan ini dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Tgk. Muhammad Ali (Abu Paya Pasi), serta Ketua Komisi I DPRA Muharuddin.
Silaturahmi Sahabat Lama
Zulfadhli menyampaikan bahwa kunjungan ini bermula dari keinginan untuk bersilaturahmi sekaligus mengucapkan selamat atas amanah baru yang diemban Jenderal Dudung sebagai Menko Polkam.
“Pertama, ini silaturahmi sebagai sahabat lama dan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada yang bersangkutan atas amanah baru sebagai menteri,” ujarnya.
Revisi UUPA Diperjuangkan
Selain silaturahmi, pertemuan membahas sejumlah isu strategis Aceh. Salah satu agenda utamanya adalah perkembangan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), terutama rencana pembahasan di DPR RI dan target pengesahannya. Zulfadhli juga menyampaikan hasil diskusi sebelumnya dengan Menko Polkam terdahulu, Jenderal (Purn.) Djamari Chaniago, agar proses yang telah berjalan dapat berlanjut tanpa hambatan.
“Alhamdulillah, Menko Dudung menyambut baik silaturahmi kami, dan akan membahas dengan menteri terkait untuk percepatan revisi UUPA,” ungkap Zulfadhli.
Lapangan Blang Padang: Tanah Wakaf yang Harus Kembali
Isu penting lainnya adalah status dan penyerahan Lapangan Blang Padang kepada Masjid Raya Baiturrahman. Kehadiran Abu Paya Pasi dalam rombongan memperkuat aspirasi tersebut.
“Keinginan kita semua selama kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, proses tanah wakaf Blang Padang bisa tuntas dan segera bisa kembali ke Masjid Raya Baiturrahman,” tegas Zulfadhli.
Diketahui, sengketa tanah Blang Padang seluas sekitar 8 hektare di pusat Kota Banda Aceh hingga kini belum terselesaikan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2025 terkait penyelesaian masalah tersebut, namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Komitmen Bersama untuk Aceh
Zulfadhli menegaskan bahwa upaya memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional harus terus dilakukan, mengingat berbagai persoalan strategis Aceh memerlukan dukungan dan keputusan pemerintah pusat. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan dukungan pusat bagi penyelesaian berbagai persoalan mendasar di Aceh. (**)
Editor: Redaksi
