KSINews, Jakarta – Penyelundup 57 kontainer bermuatan kayu olahan yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar di hutan Papua di Provinsi Jawa Timur, diancam hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp1 triliun oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Penyidik KLHK siapkan pidana berlapis termasuk pidana pencucian uang agar ada efek jera, apabila melibatkan korporasi kejahatan pembalakan liar itu diancam hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp 1 triliun,” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani, dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (15/12/22).
Dirjen Rasio Ridho menjelaskan, Tim Gakkum LHK berhasil mengamankan penyelundupan tersebut dalam Operasi Peredaraan Kayu Ilegal dengan barang bukti berupa kayu olahan jenis Merbau dengan berbagai ukuran sebanyak ± 870 meter kubik (m3) beserta dokumen nota perusahaan dari CV. AM, CV. GF, PT. GMP, CV. WS, PT. EDP dan SKSHHKO dari PT EDP.
Barang bukti tersebut telah diamankan dan saat ini dijaga oleh personil Gakkum KLHK di Depo PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Surabaya.
Penindakan yang kami lakukan hari ini saat penting untuk penyelamatan SDA (Sumber Daya Alam) serta komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim melalui FOLU Net Sink 2030,” kata dia.
Menurut Dirjen Gakkum KLHK, keberhasilan timnya dalam melakukan rangkaian upaya penindakan saat ini adalah bukti komitmen dan keseriusan KLHK dalam penyelamatan SDA Indonesia.
Dia mengaku sudah membentuk tim khusus untuk penyidikan kasus ini dan memerintahkan penyidik untuk menerapkan pidana berlapis agar para pelaku, khususnya penerima manfaat (beneficial ownership), dari kejahatan ini dihukum seberat-beratnya.
“Mereka itu adalah pelaku kejahatan luar biasa karena mencari keuntungan dan kekayaan dengan merusak lingkungan hidup, merugikan masyarakat dan negara. Harus ada efek jera agar menjadi contoh bagi pelaku lainnya,” tegas Rasio Ridho.
Lebih lanjut Dirjen Gakkum KLHK mengatakan pihaknya akan meminta dukungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk mengetahui aliran keuangan dari kejahatan ini.
Langkah mengikuti aliran uang (follow the money) dari transaksi pembalakan liar ini diharapkan bisa menjaring pelaku-pelaku lainnya, baik perorangan maupun perusahaan besar.
“Saya sudah meminta penyidik untuk mendalami kejahatan korporasi dan penindakan tindak pidana pencucian uang. Saya ingatkan bahwa apabila kejahatan ini melibatkan korporasi ancaman hukumannya sangat berat pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 triliun,” tandas Dirjen Gakkum KLHK.
Editor: DIMA/ATIN
