BANDA ACEH – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Hasballah, S.Ag, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam penataan pedagang kuliner yang selama ini beraktivitas di kawasan sekitar Universitas Syiah Kuala (USK) dan UIN Ar-Raniry.
Menurutnya, upaya penataan harus diiringi dengan pembinaan terpadu dan penyediaan lokasi relokasi yang layak agar para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap dapat menjalankan usahanya.
“Saya berharap para pedagang diberikan tempat relokasi yang representatif sehingga mereka tetap bisa mencari nafkah dengan layak,” ujar Hasballah di Banda Aceh pada Jumat (24/7/2026), sebagai tanggapan atas aspirasi para pedagang yang telah mengadu tentang kebijakan penataan kawasan.
PEDAGANG KULINER BERKONTRIBUSI BESAR TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT
Hasballah menilai bahwa para pedagang kuliner tersebut merupakan bagian penting dari roda perekonomian masyarakat. Selain menjadi sumber penghidupan bagi ratusan kepala keluarga, keberadaan mereka selama bertahun-tahun juga telah memenuhi kebutuhan mahasiswa akan makanan dan minuman dengan harga terjangkau.
“Sebagian besar pedagang telah berjualan di kawasan tersebut selama lebih dari 15 tahun. Oleh karena itu, aspek kemanusiaan perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan penataan,” jelasnya. “Kemanusiaan harus ditempatkan di atas segalanya. Terlepas dari asal daerah para pedagang, mereka adalah masyarakat yang sedang berusaha mencari nafkah secara halal dan mandiri.”
DORONG KOLABORASI SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN
Anggota DPRA ini juga mendorong Pemko Banda Aceh melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama, ahli fikih muamalah, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam merumuskan solusi yang adil. Langkah ini dinilai penting agar kepentingan pemerintah sebagai pemilik aset tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak masyarakat kecil untuk memperoleh ruang usaha.
Selain itu, Hasballah mengingatkan bahwa Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki daya tarik tinggi bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan dan membangun usaha. “Pemko Banda Aceh perlu memiliki strategi jangka panjang dalam menghadapi pertumbuhan jumlah pendatang yang ingin berusaha, sehingga penataan kota tetap berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengajak pihak USK, UIN Ar-Raniry, serta para pemangku kepentingan di kawasan Jalan Tgk. Chik Pante Kulu dan Rukoh untuk berkolaborasi menyediakan kawasan kuliner yang tertata, nyaman, dan representatif. “Pihak Rektorat USK, UIN Ar-Raniry, serta seluruh pemangku kepentingan di kawasan tersebut diharapkan dapat menyiapkan area kuliner yang representatif, tertata, dan humanis sebagai solusi alternatif bagi para pedagang,” ungkapnya.
UMKM LOKAL BERHAK DAPATKAN RUANG USAHA YANG LAYAK
Hasballah menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak semestinya hanya diberikan kepada investor berskala besar. Menurutnya, pelaku UMKM lokal juga memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan layak memperoleh fasilitas usaha yang lebih permanen.
“Karpet merah bukan hanya untuk investor besar. Pedagang lokal dan pelaku UMKM juga berhak mendapatkan ruang usaha yang layak sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif,” pungkasnya dengan penuh tekad. (**)
Editor: Redaksi
